Oleh Fadjar I Thufail

TAK ada perjalanan sejarah sebuah negara-bangsa yang tak lepas dari kekerasan. Kerusuhan Mei 1998 di Indonesia memberikan contoh betapa imajinasi tentang keutuhan dan masa depan sebuah negara sering kali dibangun di atas puing-puing bangunan dan ceceran darah. Sama sekali jauh dari bayangan ideal masyarakat imajiner yang pernah dirumuskan oleh Benedict Anderson dalam Imagined Communities (Verso, 1991).

Enam tahun telah berlalu sejak peristiwa mengerikan itu, dan belum banyak yang kita mengerti dan pelajari dari titik penting sejarah Republik itu. Seolah-olah memahami sejarah kegelapan sama halnya dengan menorehkan tinta hitam pada buku putih lembaran sejarah nasional kita, yang selama ini dituliskan dengan tinta emas peradaban, keagungan, dan kepahlawanan.

Enam tahun setelah Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) merumuskan hasil temuan mereka, kerusuhan Mei tetap diselimuti awan tebal. Perbincangan hangat tentang provokator, jumlah korban pemerkosaan, peranan aparat keamanan, dan “pertemuan tanggal 14 Mei di Kostrad” seolah-olah menjadi kata kunci yang dapat membuka tabir peristiwa kerusuhan. Membaca Laporan Eksekutif TGPF-sayang sampai saat ini laporan asli tak pernah diterbitkan dan bahkan tak tahu di mana keberadaannya-kita digiring untuk “menikmati” sebuah teater kekerasan dengan plot, aktor, dan panggung yang saling bersinergi membentuk sebuah episode Kekerasan (dengan “K” besar) dalam rangkaian narasi besar politik nasional dan kebangsaan.

Teks TGPF memanggil kita (dalam pengertian Althusserian, interpellation) sebagai warga negara-bangsa, dan teks itu membentuk sebuah jendela yang sangat rasional untuk memahami carutmarut politik dalam ruang publik nasional. Dalam teks TGPF, dan dalam diskursus lain yang dibangun atas dasar laporan ini, kerusuhan Mei 1998 dimaknai sebagai sebuah peristiwa nasional sebagai sebuah episode perjalanan negara-bangsa ini.

AGAK mengherankan memang bila penelitian tentang Peristiwa Mei 1998 masih terlupakan. Enam tahun telah berlalu, tetapi tulisan mendalam yang berusaha memahami kompleksitas dimensi kultural dan sosial tragedi itu barangkali berjumlah tak lebih dari lima buah. Itu pun sebagian besar berupa karya disertasi peneliti asing. Karya anak bangsa sering terjebak ke dalam pengulangan-pengulangan yang, sayangnya, jadi sangat membosankan. Pembuktian tentang “provokator”, “pemerkosaan”, dan kaitan dengan tragedi Trisakti ditemukan dalam ruang narasi publik nasional, berdampingan dengan pembelaan dari para mantan tokoh militer dan politik tentang keterlibatan mereka dalam kekerasan itu.

Tayangan media, sebuah ritual tetap setahun sekali dalam bulan Mei, juga menawarkan citra visual yang cenderung sama dan belum menawarkan sebuah perspektif kritis, seperti yang seharusnya ditampilkan dalam sebuah investigative journalism. Kekeringan pendekatan kritis untuk memahami kerusuhan Mei 1998, yang tampak dalam rangkaian pengulangan metafor dan trope dalam narasi teks dan tayangan media, dapat menjadi tragedi tersendiri dalam penulisan sejarah bangsa ini. Haruskah kita menunggu sampai 30 tahun, seperti saat kita menunggu pengungkapan sejarah pembantaian 1965-66, untuk memunculkan suara-suara mereka yang dibungkam oleh kekerasan politik dan kekerasan representasional (representational violence) ini?

Barangkali terlalu heroik apabila kita berusaha mengerti tentang apa yang terjadi pada beberapa hari di bulan Mei 1998 itu. Memang, kita memerlukan sebuah sikap dan ketegaran untuk mengakui bahwa peristiwa sebesar ini tentu memiliki dampak penting dalam pergolakan politik nasional. Di lain pihak, sikap dan ketegaran yang sama juga diperlukan untuk mengakui bahwa setiap peristiwa kekerasan, termasuk kerusuhan Mei, adalah pembongkaran ruang eksistensi individual.

Peristiwa kekerasan menjadi penting bukan karena ia menentukan lalu lintas politik nasional, tetapi karena peristiwa itu membongkar dan merekonstruksi cara manusia memaknai dunia di sekelilingnya. Pemahaman rasional dan logis barangkali dapat menghasilkan pola, peta, dan logika kerusuhan, tetapi ia tak dapat menawarkan secercah sinar untuk menerangi liku-liku kompleksitas nilai yang manusia pakai untuk memaknai peristiwa kekerasan yang mereka hadapi.

Barangkali sikap kita selama ini terhadap kerusuhan Mei 1998 adalah cenderung memperlakukannya sebagai sebuah peristiwa sejarah yang disikapi secara logis. Kita menganggap peristiwa ini penting karena ia menjadi jendela terhadap sesuatu yang saya namakan the logic of the state, cara berfungsi dan bekerjanya sebuah negara dan perangkatnya. Membaca Laporan Eksekutif TGPF yang ditulis enam tahun lalu itu, kita merasakan bekerjanya sebuah kekuatan raksasa, entah itu bernama “negara” atau “militer”, di balik bayangan hiruk-pikuk massa di jalanan dan di balik punggung para pemerkosa.

JENDELA tekstual ini membuka celah bagi specter negara, sebuah agen kekerasan yang bagi Jaqcues Derrida dan James Siegel menghantui setiap kekerasan, tetapi tanpa perlu menampilkan dirinya dalam bentuk kekerasan. Selama ini, percakapan tentang kerusuhan Mei 1998 adalah perbincangan yang mencoba memberi warna dan bentuk terhadap specter ini. Dalam Laporan TGPF, misalnya, bentuk sang hantu ini ditampakkan dalam logika rasional yang menerangkan bagaimana kerusuhan bisa tersebar secara cepat ke pelosok Kota Jakarta. Seolah-olah kita dapat menyaksikan bekerjanya tangan-tangan hantu negara dan aparatnya. Mungkinkah ini bisa dipakai sebagai penjelasan kultural mengapa polisi tiba-tiba “menghilang” pada saat kerusuhan itu meledak?

Narasi sejarah tak mungkin menjadi narasi logis semata. Ruang percakapan tentang kerusuhan Mei tak semestinya terbebani dengan keharusan untuk menjadi ingatan monumental tentang negara. Sebuah subversi naratif diperlukan untuk penceritaan tentang kekerasan di Indonesia. Sejauh ini, kita harus berterima kasih pada inisiatif yang telah dilakukan oleh beberapa organisasi saat mereka berusaha membuka ruang percakapan bagi penceritaan pengalaman mereka yang terkena dampak kerusuhan.

Beberapa penerbitan memoar dan acara temu korban mengingatkan bahwa kerusuhan adalah pengalaman yang sangat individual, dan suara-suara ini memiliki hak yang sama untuk masuk dalam narasi sejarah dan narasi antropologis kekerasan di Indonesia. Bagi mereka, pengalaman kekerasan bukan semata-mata pengalaman politik seperti yang selalu diyakini selama ini oleh para analis kekerasan, tetapi juga pengalaman trauma sosial. Penolakan terhadap narasi politik kekerasan bukan berarti mengecilkan arti peristiwa itu, tetapi sebaliknya membukakan peristiwa itu kepada sebuah dimensi yang sangat bermakna, dimensi kemanusiaan dan keseharian.

Secara politik, enam tahun memang bermakna dalam. Ia merepresentasikan keengganan berlarut-larut untuk memasukkan peristiwa ini dalam panggung sejarah peradaban negara. Ia merepresentasikan sesuatu yang seolah-olah tak pernah ada, as if nothing happens, demikian kata antropolog John Pemberton. Akan tetapi, enam tahun adalah waktu yang lebih dari cukup untuk melakukan refleksi, mempertimbangkan apa yang sudah kita lakukan dan apa yang masih harus dilakukan. Refleksi hanya mungkin apabila kebanggaan terhadap Sejarah (dengan “S” besar) dihadapkan secara kritis kepada kenyataan bahwa kekerasan, suka atau tidak, adalah sejarah (dengan “s” kecil) itu sendiri.

Kerusuhan Mei 1998 adalah sebuah realitas sejarah yang menuntut kita agar lebih memahami subyektivitas kekerasan; kekerasan yang bermula dan berujung pada sikap, termasuk di dalam sikap terhadap penulisan sejarah kekerasan itu sendiri.

“Quo Vadis” Kebenaran?

Oleh Fadjar I Thufail

SEBUAH berita datang dari Senayan. Setelah ditunggu dengan penuh harap oleh para aktivis hak asasi manusia, Pansus RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akhirnya mengumumkan bahwa tim perumus telah merampungkan naskah RUU KKR, dan RUU itu akan segera dijadikan undang-undang (Kompas, 28/7/2004).

Indonesia akan segera memiliki sebuah Komisi Nasional yang bertugas untuk menyelesaikan warisan kekerasan dan pelanggaran HAM di masa lalu.

Sayangnya salah seorang anggota pansus bulan lalu pernah mengatakan, “Kalau semuanya diungkap, jauh dari rujuk karena akan ada pengadilan. Mari kita kubur masa lalu dan menuju masa depan” (Kompas, 20 Juli 2004). Kebenaran dikalahkan demi tercapainya rekonsiliasi. Pernyataan ini seolah-olah seirama dengan pandangan para calon presiden saat mereka ditanya apa yang akan dilakukan berkaitan dengan peristiwa kekerasan masa lalu yang sampai saat ini belum diteliti secara mendalam dan diselesaikan. Kesamaan yang barangkali tak disengaja, tetapi secara jelas memperlihatkan bentuk dan arah imajinasi politikkultural di kalangan elite politik kita.

Barangkali agak aneh dan ironis saat para elite politik dan berbagai pengamat melontarkan hujatan kepada pengaruh dunia Barat, dalam diskursus Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) mereka memakai pemikiran yang bersumber dari filsafat pencerahan Barat untuk memaknai sebuah konsep yang dinamakan “kebenaran”.

Dalam tradisi ini, kebenaran adalah sebuah epistemologi atau cara berpikir berdasarkan kesesuaian antara pernyataan dan sesuatu hal yang dinyatakan. Kebenaran (Truth, dengan T besar) adalah situasi ideal yang dicapai saat sebuah pernyataan memiliki referensi dengan dunia nyata yang dituturkan dalam pernyataan tersebut. Persoalannya, bagaimanakah kesesuaian logika itu dicapai dan apakah hubungannya dengan KKR?

NASKAH Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU) KKR-yang mudah-mudahan saat ini telah diubah-memberikan kesan bahwa komisi ini memiliki fungsi yang mirip dengan Pengadilan HAM. Komisi bertugas mengambil alih tugas pengadilan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tak mungkin, atau tak dapat, dibawa ke Pengadilan HAM Ad-Hoc. Dengan kata lain, “Kebenaran” dalam draf itu dimaknai sebagai kebenaran hukum, dan pengungkapan kebenaran diberi arti setara dengan proses peradilan meskipun dalam diskursus KKR “proses peradilan” ini tidak serta-merta memanfaatkan lembaga pengadilan. Dengan demikian, RUU KKR memberikan sebuah mandat yang besar kepada Komisi untuk mencari “kebenaran” tentang peristiwa kekerasan, artinya sebuah “kebenaran” yang tunggal dan mutlak untuk mencapai sebuah pemahaman tak terbantahkan tentang kesesuaian antara kesaksian yang disampaikan dan peristiwa yang terjadi.

Dalam logika Pencerahan-dan ini yang menjadi dasar logika hukum-”Kebenaran” (dengan K besar) semacam ini- lah yang mendasari segala proses interaksi sosial dan politik. Ini pula barangkali yang menjadi landasan berpikir yang dipakai oleh Pansus KKR saat mengatakan bahwa ada kekhawatiran bahwa “Kebenaran” yang diungkap justru akan menimbulkan “persoalan” baru.

Di pihak lain, agak mengherankan bila kerja KKR serupa yang ada di negara lain justru tidak pernah memaknai “kebenaran” seperti yang dimaknai oleh pansus dan para tokoh politik kita. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Amerika Latin, Afrika Selatan, dan Timor Leste tidak pernah dimaksudkan sebagai pengganti Pengadilan HAM. Makna “kebenaran” yang diungkap dan diajukan ke depan Komisi adalah kebenaran “naratif”, bukan kebenaran “yuridis”, apalagi kebenaran “positivistik”.

Tentang kebenaran naratif ini Paul Ricoeur pernah mengatakan bahwa sebuah pernyataan menjadi benar bukan karena adanya kesesuaian antara pernyataan itu dengan realitas dunia nyata, tetapi menjadi benar karena narasi itu menjadi wadah pengalaman orang yang menceritakan. Kerja KKR menjadi penting bukan karena ia melakukan investigasi pelanggaran HAM, tetapi karena ia memberi kesempatan agar kebenaran naratif itu bisa muncul ke ruang publik, setidak-tidaknya ruang publik terbatas di hadapan Komisi. Kebenaran dimaknai dalam konteks pengalaman seorang pelaku, korban, dan saksi pelanggaran HAM, dengan demikian jauh dari prinsip rasionalitas yuridis dan positivistik yang biasanya berlaku dalam proses peradilan.

Pemaknaan “kebenaran” yang dijadikan landasan filosofis Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi seharusnya ditafsirkan sejalan dengan makna “kesaksian” (testimony). Kisah kesaksian (testimonial account) pada mulanya dipakai sebagai sarana terapi mereka yang lolos dari kekejaman holocaust Nazi Jerman. Untuk menangani trauma para survivor itu, mereka diminta menceritakan kembali pengalaman saat mereka berada di dalam kamp konsentrasi. Kemudian dari beragam kesaksian itu muncullah berbagai tulisan pengalaman pribadi yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah kekejaman Nazi dan usaha pemulihan pengalaman traumatik mereka.

Salah satu yang terkenal dan menjadi pelopor literatur kesaksian (testimonial literature) ini adalah buku harian Primo Levi. Meskipun di Jerman tak pernah dibentuk secara resmi sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, penelusuran makna kebenaran selalu bertitik tolak dari kesaksian para survivor tersebut. Rekonsiliasi-dalam arti penghapusan dendam antara korban dan pelaku (antara kaum Yahudi dan mantan pendukung Nazi)-selalu didahului oleh kemauan korban menceritakan kembali pengalaman mereka.

DI Amerika Latin, Afrika Selatan, dan Timor Leste, kesaksian diberi makna sebagai kesediaan untuk mengakui kesalahan seseorang. Pengertian kebenaran diperoleh bukan dari pembuktian tentang sebuah peristiwa, tetapi dari pengakuan bahwa seseorang pernah terlibat dalam peristiwa itu, entah sebagai korban ataupun pelaku. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak bertugas mencari dan membuktikan siapa yang salah atau benar, tetapi bertugas menyediakan ruang publik bagi seseorang yang ingin maju ke depan dan mengakui apa yang pernah ia lakukan. Penilaian tentang kebenaran yuridis menjadi wilayah tanggung jawab pengadilan, bukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Keberatan Pansus KKR terhadap aspek “kebenaran” dalam RUU KKR sebenarnya dapat ditafsirkan dalam beberapa sudut pandang. Pertama, RUU itu sendiri tidak memaknai kebenaran dalam arti luas. Kebenaran semata-mata ditafsirkan sebagai kebenaran hukum yang bersifat positivistik karena didasari oleh asas pembuktian. Akibatnya, pemahaman “kebenaran” sebagai kebenaran naratif memang tak pernah dipakai sebagai landasan prinsip penyusun draf RUU KKR mau- pun dipakai sebagai acuan dalam sidang pembahasan RUU tersebut.

Kedua, kesaksian memang belum menjadi tradisi diskursus ruang publik di negara ini. Kemauan untuk maju dan menceritakan pengalaman seseorang hanya dibatasi pada pengalaman yang “baik-baik” saja dan mendukung citra diri orang tersebut. Seringkali politik biografi tak lebih dari sekadar propaganda dan pembelaan citra diri, bukan dalam artian narasi sebuah kisah kesaksian.

Mungkin sudah terlambat untuk meminta Pansus KKR menafsirkan kembali pengertian “kebenaran” yang mereka pegang. Tetapi, barangkali belum terlambat untuk mengajak siapa pun saja menuliskan dan menceritakan kembali pengalaman mereka ketika berhadapan dengan kekerasan. Rekonsiliasi akan lebih bermakna apabila kita memiliki kesempatan belajar bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan. Rekonsiliasi adalah pengalaman sejarah, demikian pula halnya dengan pengalaman menjadi pelaku dan korban. Ini- lah makna kebenaran sebagai sebuah bentuk kesaksian. Kesemuanya harus diceritakan dan, tentunya, didengar.

Oleh Fadjar I Thufail

Pemerintah akhirnya menyerahkan draf RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi kepada DPR setelah terbengkalai beberapa saat. Panitia Khusus di DPR segera bersidang guna membahas draf RUU tersebut yang diajukan pemerintah. Langkah pemerintah mengajukan draf RUU itu tampaknya berdimensi ganda.< berdimensi tampaknya itu RUU draf mengajukan pemerintah Langkah pemerintah. diajukan yang tersebut membahas guna bersidang segera DPR di Khusus Panitia saat. beberapa terbengkalai setelah kepada Rekonsiliasi dan Kebenaran Komisi menyerahkan>

Di satu pihak, ini langkah maju dalam usaha transisi ke arah sistem politik yang lebih demokratis dibandingkan dengan masa rezim Orde Baru. Namun, di pihak lain, bila dicermati, draf Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) ini mengandung beberapa kelemahan mendasar yang, bila tidak disikapi secara kritis, justru akan menjadi penghalang terhadap usaha penegakan dan penghormatan bagi prinsip- prinsip hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

Sesuai dengan namanya, RUU KKR mencakup dua bagian besar, soal “pengungkapan kebenaran” dan “rekonsiliasi”. Tulisan ini akan difokuskan pada aspek pertama, yaitu “pengungkapan kebenaran”. Meski tulisan ini tidak membahas soal “rekonsiliasi”, bukan berarti aspek itu memiliki derajat kepentingan yang lebih rendah dibandingkan dengan “pengungkapan kebenaran”. Bagi kepentingan korban, misalnya, soal “rekonsiliasi” dengan segala rinciannya, seperti masalah restitusi dan rehabilitasi, jauh lebih bermakna untuk bekal menghadapi realitas kehidupan sehari-hari sekarang.

Pertama-tama perlu dicermati bagaimana RUU KKR ini diletakkan dalam diskursus HAM di Indonesia. Dalam pertimbangan yang dikemukakan pemerintah, tampak RUU KKR memanfaatkan sekaligus berusaha mengisi keterbatasan yang ada dalam Undang-Undang (UU) Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam Pasal 1 RUU KKR disebutkan, ruang lingkup RUU ini mencakup wilayah pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam UU No 26/2000, yaitu pelanggaran HAM berat berupa genosida (genocide) dan kejahatan melawan kemanusiaan (crimes against humanity).

Dalam RUU juga jelas dikatakan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bertugas menyelesaikan pertanggungjawaban tentang pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi sebelum UU No 26/2000 berlaku secara efektif.

Meski demikian, dengan merujuk pada UU No 26/2000, RUU KKR mempersempit dimensi pelanggaran HAM pada pengertian genosida dan kejahatan melawan kemanusiaan yang ditafsirkan dalam UU No 26/2000 itu. Dengan pengertian ini, pelanggaran HAM masa lalu di luar batasan penafsiran UU No 26/2000 tidak dapat dijadikan ruang lingkup kerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Dengan kata lain, bila terjadi pelanggaran HAM, tetapi peristiwa itu tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah “pelanggaran HAM berat” menurut UU No 26/2000, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tak memiliki wewenang untuk mengungkap “kebenaran” peristiwa itu, apalagi mengusahakan rekonsiliasi antarkelompok yang terlibat dalam peristiwa itu. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dengan demikian akan menjadi macan ompong bila terjadi sebuah proses politik maupun yudisial yang memutuskan bahwa di masa lalu tak pernah terjadi pelanggaran HAM berat sebagaimana ditafsirkan oleh UU No 26/2000.

Dibandingkan dengan pasal-pasal yang mengatur perangkat dan keanggotaan Komisi, hanya sedikit pasal yang mendefinisikan soal “kebenaran” dan mengatur cara “kebenaran” itu bisa diperoleh dan ditafsirkan. Dalam Pasal 1 tentang Ketentuan Umum, “kebenaran” ditafsirkan sebagai “kebenaran atas suatu peristiwa” yang meliputi “korban, pelaku, tempat, maupun waktu”. Penafsiran “kebenaran” semacam ini memiliki implikasi sosiologis dan kultural yang sama sekali tak disentuh oleh draf RUU KKR ini.

ASUMSI yang mendasari penafsiran RUU ini adalah asumsi legal-positivistik yang beranggapan, kebenaran substansial dapat diperoleh tanpa memandang asal- usul, latar belakang kultural, dan pengalaman historis mereka yang memberi kesaksian. Seperti dikemukakan Douglas Cassel, Priscilla Hayner, dan Paul van Zyl (2000), kerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di negara-negara lain sering berkutat pada penafsiran tentang “kebenaran peristiwa” yang bertolak belakang atau tidak lengkap.

Menghadapi persoalan ini, KKR di Afrika Selatan, misalnya, lebih menekankan aspek truth-telling (penceritaan kebenaran), bukan truth-seeking (pencarian kebenaran), dalam ruang lingkup dan mekanisme kerja mereka. Sayang, pasal-pasal dalam RUU KKR cenderung mencampuradukkan kedua pengertian ini meski sebenarnya ada perbedaan mendasar pada landasan asumsi dan praksis kedua perspektif itu.

Penafsiran tentang “kebenaran peristiwa” secara legal-positivistik dalam RUU KKR berdampak terhadap kerancuan tugas, wewenang, dan mekanisme kerja KKR yang diatur RUU ini. Tugas KKR seperti diatur dalam Pasal 5 (a) dan (b) adalah menerima pengaduan atau laporan dan melakukan penyelidikan dan klarifikasi tentang pelanggaran HAM berat.

Sementara itu, wewenang KKR dalam Pasal 6, antara lain, adalah melaksanakan penyelidikan, meminta keterangan, mendapatkan dokumen, dan memanggil orang untuk memberi keterangan dan kesaksian. Secara tersirat, Pasal 6 meletakkan pengertian keterangan dan kesaksian sebagai alat bukti legal yang dapat dipakai sebagai material sah guna mengadakan penyelidikan dan melakukan klarifikasi adanya pelanggaran HAM. Lagi-lagi pengertian keterangan dan kesaksian semacam ini mempersempit pengertian “kesaksian” yang seharusnya ditafsirkan secara luas sebagai sebuah “testimoni” (testimonial account).

Testimoni sebenarnya adalah bagian kesaksian sejarah yang bersifat amat personal. Oleh karena bersifat personal, testimoni sering tidak lengkap (fragmented) dan tidak selesai. Kepentingan testimoni adalah memberi ruang bagi seorang pelaku atau korban untuk menceritakan peristiwa yang ia lihat atau alami. Nilai testimoni tidak terletak pada kemampuannya sebagai alat untuk klarifikasi atau penyelidikan, tetapi sebagai mediasi truth-telling.

Berlandaskan interpretasi inilah, KKR di beberapa negara cenderung menekankan perannya sebagai lembaga tempat orang datang untuk menceritakan dan merekam testimoni mereka. Di Afrika Selatan, KKR mengumpulkan testimoni untuk dijadikan bagian narasi kesaksian sejarah bahwa sebuah peristiwa pelanggaran HAM pernah terjadi di negara itu. Dengan demikian, KKR di Afrika Selatan berfungsi lebih sebagai agen sejarah, bukan sekadar agen pembuktian hukum.

Apabila KKR di Indonesia akan diarahkan sebagai komisi yang memiliki fungsi truth-seeking, hal itu sah saja. Konsekuensi dari pilihan itu adalah memberi wewenang luas kepada KKR untuk melakukan penyelidikan tentang peristiwa pelanggaran HAM. Akan tetapi, harus diingat, fungsi semacam ini akan tumpang tindih dengan fungsi Komisi Nasional (Komnas) HAM dan tak dapat dielakkan akan muncul pandangan bahwa KKR hanya akan menambah daftar komisi yang dibentuk, tetapi tidak pernah menghasilkan kerja maksimal.

Di pihak lain, bila KKR diarahkan sebagai lembaga yang berfungsi mengatur rekonsiliasi dan kompensasi semata, maka akan muncul keberatan dari keluarga korban yang menghendaki adanya penyelesaian hukum terhadap pelanggaran HAM yang mereka alami. Selain itu, ketidakpuasan terhadap pengadilan ad hoc HAM yang sudah berlangsung sejauh ini akan menjadikan persoalan rekonsiliasi dan kompensasi sebagai “telur di ujung tanduk” karena tak seorang pun percaya bahwa hal itu membawa keadilan bagi mereka yang menjadi korban.

Penulis berpendapat, RUU KKR sebaiknya dijadikan dasar pijakan untuk pembentukan sebuah komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang memiliki fungsi truth-telling untuk mediasi peristiwa kekerasan dan konflik yang pernah terjadi. Secara bersamaan, perlu pula diperkuat fungsi truth-seeking Komnas HAM sehingga, apabila ditemukan testimoni yang memenuhi unsur pelanggaran HAM, maka KKR bisa menyerahkan kepada Komnas HAM untuk penyelidikan sebagaimana mestinya.

Dengan cara itu, ruang cakupan KKR tidak dapat dibatasi sekadar pada peristiwa pelanggaran HAM berat yang ditafsirkan dalam UU No 26/2000. Komisi ini melakukan “pengungkapan kebenaran” dengan cara mengumpulkan testimoni dan menelusuri peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM. Bersamaan dengan itu, dapat pula dibicarakan dan disepakati peristiwa historis seperti apa yang “kebenarannya” perlu ditelusuri lebih lanjut melalui pengumpulan testimoni. Implikasi pilihan ini, KKR harus diisi orang-orang profesional yang peka terhadap sejarah pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

Oleh Fadjar I Thufail

KORAN ini, tanggal 5 Januari, memuat berita tentang potensi gangguan jiwa yang akan dialami oleh para survivor (orang-orang yang selamat) bencana tsunami di Aceh. Identifikasi kemungkinan gangguan psikologis ini memang sangat tepat, apalagi para pakar psikologi dan psikiatri telah mulai mendeteksi adanya gejala-gejala awal yang mulai tampak di kalangan para survivor tersebut.

Persoalan gangguan jiwa yang dialami oleh para survivor itu-dan dalam skala tertentu juga dapat dialami oleh para relawan-merupakan persoalan nyata yang harus ditangani dengan tepat bersamaan dengan persoalan nyata lain, seperti ketersediaan air bersih, pembangunan perumahan, dan penataan jaringan ekonomi. Gangguan jiwa bisa berlangsung dalam waktu yang lama, mungkin jauh melampaui waktu yang diperlukan untuk menata kembali perekonomian dan prasarana fisik.

Gangguan jiwa yang berlangsung lama ini sering kali tak dapat teramati, kecuali ia menampakkan bentuknya dalam gejala yang sering disebut sebagai sindrom trauma. Seorang psikolog atau psikiater dapat dengan mudah mengenali sindrom trauma ini dan memberikan terapi yang tepat untuk mengatasinya.

Penelitian mutakhir tentang kajian trauma (trauma studies) mulai memahami bahwa trauma bukan semata-mata gejala kejiwaan yang bersifat individual. Trauma muncul sebagai akibat dari saling keterkaitan antara ingatan sosial dan ingatan pribadi tentang peristiwa yang mengguncang eksistensi kejiwaan. Dalam konteks Aceh, kompleksitas sosial dan kultural ini sangat penting mengingat bahwa masyarakat Aceh telah mengalami dan menjadi saksi berbagai macam kekerasan sejak berlangsungnya operasi keamanan di daerah ini. Oleh karena itu, pemahaman tentang trauma sebagai proses sosial dan sekaligus proses kejiwaan yang bersifat personal mutlak diperlukan untuk mencari jalan keluar dari lingkaran ingatan traumatis yang dialami oleh banyak orang Aceh.

Dengan kata lain, untuk memahami kompleksitas trauma di Aceh-dan di beberapa daerah yang pernah dilanda konflik dan bencana besar-diperlukan juga keterlibatan antropolog dan sosiolog yang memahami soal trauma di samping tentunya para pakar psikologi dan psikiatri. Kajian mutakhir trauma ini menekankan perlunya pendekatan lintas disiplin.

MESKIPUN agak sulit, dan barangkali tak pantas, membandingkan antara satu bencana kemanusiaan dan bencana lainnya, situasi di Aceh ini barangkali dapat disejajarkan dengan peristiwa Holocaust saat jutaan kaum Yahudi dibantai oleh rezim Nazi Jerman. Holocaust juga meninggalkan persoalan trauma yang berdampak sangat lama. Pada tahun 1980-an, saat para psikiater dari Yale melakukan pengumpulan testimoni dari para survivor Holocaust, sebagian dari survivor ini masih memperlihatkan gejala trauma yang terekam secara mengesankan dalam film dokumenter Shoah yang dibuat oleh Claude Lanzmann.

Kajian tentang Holocaust ini langsung menjungkirbalikkan pandangan klasik- sering dipakai dalam kajian Post Traumatic Stress Disorder-bahwa trauma memiliki rentang waktu tertentu. Menariknya, Sigmund Freud sendiri pernah mengemukakan bahwa trauma adalah suatu ingatan yang direpresi. Dan, karena direpresi itulah maka trauma sering berlangsung secara tidak sadar dalam periode yang cukup lama. Guncangan psikologis yang disebabkan oleh ingatan mengerikan tentang gelombang tsunami, tentang mayat-mayat yang berserakan, dan tentang kehilangan banyak anggota keluarga sekaligus berpotensi untuk membentuk ingatan yang traumatis.

Situasi sosial yang pernah dialami masyarakat Aceh membuat persoalan trauma menjadi sangat kompleks sehingga harus disikapi secara sangat hati- hati. Ingatan tentang korban tsunami bercampur aduk dengan ingatan tentang korban kekerasan perang di Aceh, membentuk beberapa lapisan trauma yang saling menutupi. Selain itu, pernyataan yang selalu disampaikan oleh pihak GAM maupun pemerintah bahwa Aceh berada dalam keadaan “darurat” ikut membentuk kesadaran traumatis di kalangan masyarakat Aceh bahwa kekerasan selalu mengancam mereka.

Sebagai sebuah konteks, pengalaman sejarah kekerasan di Aceh harus dipertimbangkan dan tak boleh dilupakan sebagai salah satu faktor pembentuk trauma. Oleh karena itu, pemahaman dan penanganan pascabencana tsunami harus memperhitungkan pengaruh-pengaruh sosial yang mungkin memperburuk situasi traumatis masyarakat Aceh. Penghapusan keadaan “darurat” adalah salah satu di antaranya, dan kesadaran dari pihak GAM juga diperlukan untuk menghentikan tekanan-tekanan terhadap masyarakat sipil Aceh.

Kajian trauma juga menggarisbawahi proses yang dalam studi psikologi sering disebut sebagai transference. Istilah ini merujuk pada “transfer” pengalaman traumatis yang terjadi dari orang yang secara fisik langsung mengalami peristiwa yang mengerikan kepada orang lain yang tak secara langsung mengalaminya. Freud memberi contoh bahwa psikoanalis juga dapat mengalami proses trans- ference saat ia secara tak sadar melakukan identifikasi dengan korban trauma tersebut. Dori Laub, psikiater yang terlibat dalam pembuatan Shoah, me- ngatakan bahwa transference itu bisa terjadi saat psikoanalis, atau siapa pun juga yang melakukan wawancara dengan korban, “melihat” peristiwa yang mengerikan itu melalui narasi yang diceritakan oleh korban.

Relawan kemanusiaan yang terjun ke Aceh dan melihat mayat-mayat secara langsung atau ikut menangani korban-korban yang selamat juga rentan terhadap trauma. Memang agak disayangkan bahwa relawan kemanusiaan di Indonesia jarang, atau bahkan hampir tak pernah, mendapat pelatihan khusus untuk menghadapi situasi yang sangat traumatis. Keterlibatan mereka kebanyakan didorong oleh rasa kemanusiaan yang dalam, tetapi tanpa menyadari bahwa benturan langsung dengan peristiwa yang mengerikan juga dapat berdampak pada situasi kejiwaan mereka. Relawan-relawan ini berisiko mengalami transference, dan bila tak diantisipasi atau ditangani secara tepat, akan menjadi bagian dari masyarakat yang mengalami trauma. Pemikiran jangka panjang dan menyeluruh untuk menangani situasi pascatsunami harus juga memasukkan faktor secondary trauma semacam ini.

SEPERTI dikemukakan di atas, trauma bukan semata-mata persoalan kejiwaan individual. Struktur sosial, kekuasaan politik, dan nilai kebudayaan juga merupakan faktor-faktor yang memperlama trauma, te- tapi juga dapat dipakai sebagai konteks untuk penyelesaian trauma. Oleh karena itu, trauma tak dapat hanya ditangani oleh psikolog dan psikiater-mereka yang lebih pandai menganalisis situasi kejiwaan individual- tetapi juga harus melibatkan antropolog dan sosiolog yang dapat mengidentifikasi faktor- faktor sosial, kultural, dan politik yang memperumit atau mempermudah penyelesaian ingatan traumatis individu maupun kolektif. Trauma pada dasarnya adalah ingatan peristiwa masa lalu yang mengerikan yang ditampakkan dalam, dan direpresi oleh, mediasi kultural dan sosial.

Seperti halnya peristiwa Holocaust, bencana alam di Aceh dapat mencetak ingatan traumatis yang berlangsung sangat lama. Pengalaman masa lalu, kekerasan di Aceh, telah menjadikan masyarakat Aceh rentan terhadap pengaruh trauma yang sangat kompleks. Pengelolaan pascabencana alam tsunami tak boleh melupakan bahwa orang Aceh bukanlah masyarakat yang tak pernah tersentuh oleh peristiwa traumatis kolektif.

Terapi psikologis harus peka pada kenyataan bahwa kehilangan (loss) bagi masyarakat Aceh bukan semata-mata disebabkan oleh bencana alam tsunami, tetapi juga oleh konflik bersenjata yang berkepanjangan. Salah satu “terapi” yang mungkin dilakukan adalah membiarkan orang-orang Aceh untuk mencari kedamaian dengan masa lalu mereka yang penuh kekerasan.