Posted by: Fadjar Thufail | July 17, 2006

Indonesian Truth and Reconciliation Commission (KKR)

Published on KOMPAS Daily News

[This essay is perhaps outdated since the Truth and Reconciliation Commission Law (UU KKR) has been enacted in 2004. But the basic argument in this essay stays, especially when one learns that the UU KKR emphasizes more the legal procedures than the truth-seeking process]

Senin, 01 September 2003
 
 
 
Pengungkapan Kebenaran dalam RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Oleh Fadjar I Thufail

Pemerintah akhirnya menyerahkan draf RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi kepada DPR setelah terbengkalai beberapa saat. Panitia Khusus di DPR segera bersidang guna membahas draf RUU tersebut yang diajukan pemerintah. Langkah pemerintah mengajukan draf RUU itu tampaknya berdimensi ganda.< berdimensi tampaknya itu RUU draf mengajukan pemerintah Langkah pemerintah. diajukan yang tersebut membahas guna bersidang segera DPR di Khusus Panitia saat. beberapa terbengkalai setelah kepada Rekonsiliasi dan Kebenaran Komisi menyerahkan>

Di satu pihak, ini langkah maju dalam usaha transisi ke arah sistem politik yang lebih demokratis dibandingkan dengan masa rezim Orde Baru. Namun, di pihak lain, bila dicermati, draf Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) ini mengandung beberapa kelemahan mendasar yang, bila tidak disikapi secara kritis, justru akan menjadi penghalang terhadap usaha penegakan dan penghormatan bagi prinsip- prinsip hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

Sesuai dengan namanya, RUU KKR mencakup dua bagian besar, soal “pengungkapan kebenaran” dan “rekonsiliasi”. Tulisan ini akan difokuskan pada aspek pertama, yaitu “pengungkapan kebenaran”. Meski tulisan ini tidak membahas soal “rekonsiliasi”, bukan berarti aspek itu memiliki derajat kepentingan yang lebih rendah dibandingkan dengan “pengungkapan kebenaran”. Bagi kepentingan korban, misalnya, soal “rekonsiliasi” dengan segala rinciannya, seperti masalah restitusi dan rehabilitasi, jauh lebih bermakna untuk bekal menghadapi realitas kehidupan sehari-hari sekarang.

Pertama-tama perlu dicermati bagaimana RUU KKR ini diletakkan dalam diskursus HAM di Indonesia. Dalam pertimbangan yang dikemukakan pemerintah, tampak RUU KKR memanfaatkan sekaligus berusaha mengisi keterbatasan yang ada dalam Undang-Undang (UU) Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam Pasal 1 RUU KKR disebutkan, ruang lingkup RUU ini mencakup wilayah pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam UU No 26/2000, yaitu pelanggaran HAM berat berupa genosida (genocide) dan kejahatan melawan kemanusiaan (crimes against humanity).

Dalam RUU juga jelas dikatakan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bertugas menyelesaikan pertanggungjawaban tentang pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi sebelum UU No 26/2000 berlaku secara efektif.

Meski demikian, dengan merujuk pada UU No 26/2000, RUU KKR mempersempit dimensi pelanggaran HAM pada pengertian genosida dan kejahatan melawan kemanusiaan yang ditafsirkan dalam UU No 26/2000 itu. Dengan pengertian ini, pelanggaran HAM masa lalu di luar batasan penafsiran UU No 26/2000 tidak dapat dijadikan ruang lingkup kerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Dengan kata lain, bila terjadi pelanggaran HAM, tetapi peristiwa itu tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah “pelanggaran HAM berat” menurut UU No 26/2000, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tak memiliki wewenang untuk mengungkap “kebenaran” peristiwa itu, apalagi mengusahakan rekonsiliasi antarkelompok yang terlibat dalam peristiwa itu. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dengan demikian akan menjadi macan ompong bila terjadi sebuah proses politik maupun yudisial yang memutuskan bahwa di masa lalu tak pernah terjadi pelanggaran HAM berat sebagaimana ditafsirkan oleh UU No 26/2000.

Dibandingkan dengan pasal-pasal yang mengatur perangkat dan keanggotaan Komisi, hanya sedikit pasal yang mendefinisikan soal “kebenaran” dan mengatur cara “kebenaran” itu bisa diperoleh dan ditafsirkan. Dalam Pasal 1 tentang Ketentuan Umum, “kebenaran” ditafsirkan sebagai “kebenaran atas suatu peristiwa” yang meliputi “korban, pelaku, tempat, maupun waktu”. Penafsiran “kebenaran” semacam ini memiliki implikasi sosiologis dan kultural yang sama sekali tak disentuh oleh draf RUU KKR ini.

ASUMSI yang mendasari penafsiran RUU ini adalah asumsi legal-positivistik yang beranggapan, kebenaran substansial dapat diperoleh tanpa memandang asal- usul, latar belakang kultural, dan pengalaman historis mereka yang memberi kesaksian. Seperti dikemukakan Douglas Cassel, Priscilla Hayner, dan Paul van Zyl (2000), kerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di negara-negara lain sering berkutat pada penafsiran tentang “kebenaran peristiwa” yang bertolak belakang atau tidak lengkap.

Menghadapi persoalan ini, KKR di Afrika Selatan, misalnya, lebih menekankan aspek truth-telling (penceritaan kebenaran), bukan truth-seeking (pencarian kebenaran), dalam ruang lingkup dan mekanisme kerja mereka. Sayang, pasal-pasal dalam RUU KKR cenderung mencampuradukkan kedua pengertian ini meski sebenarnya ada perbedaan mendasar pada landasan asumsi dan praksis kedua perspektif itu.

Penafsiran tentang “kebenaran peristiwa” secara legal-positivistik dalam RUU KKR berdampak terhadap kerancuan tugas, wewenang, dan mekanisme kerja KKR yang diatur RUU ini. Tugas KKR seperti diatur dalam Pasal 5 (a) dan (b) adalah menerima pengaduan atau laporan dan melakukan penyelidikan dan klarifikasi tentang pelanggaran HAM berat.

Sementara itu, wewenang KKR dalam Pasal 6, antara lain, adalah melaksanakan penyelidikan, meminta keterangan, mendapatkan dokumen, dan memanggil orang untuk memberi keterangan dan kesaksian. Secara tersirat, Pasal 6 meletakkan pengertian keterangan dan kesaksian sebagai alat bukti legal yang dapat dipakai sebagai material sah guna mengadakan penyelidikan dan melakukan klarifikasi adanya pelanggaran HAM. Lagi-lagi pengertian keterangan dan kesaksian semacam ini mempersempit pengertian “kesaksian” yang seharusnya ditafsirkan secara luas sebagai sebuah “testimoni” (testimonial account).

Testimoni sebenarnya adalah bagian kesaksian sejarah yang bersifat amat personal. Oleh karena bersifat personal, testimoni sering tidak lengkap (fragmented) dan tidak selesai. Kepentingan testimoni adalah memberi ruang bagi seorang pelaku atau korban untuk menceritakan peristiwa yang ia lihat atau alami. Nilai testimoni tidak terletak pada kemampuannya sebagai alat untuk klarifikasi atau penyelidikan, tetapi sebagai mediasi truth-telling.

Berlandaskan interpretasi inilah, KKR di beberapa negara cenderung menekankan perannya sebagai lembaga tempat orang datang untuk menceritakan dan merekam testimoni mereka. Di Afrika Selatan, KKR mengumpulkan testimoni untuk dijadikan bagian narasi kesaksian sejarah bahwa sebuah peristiwa pelanggaran HAM pernah terjadi di negara itu. Dengan demikian, KKR di Afrika Selatan berfungsi lebih sebagai agen sejarah, bukan sekadar agen pembuktian hukum.

Apabila KKR di Indonesia akan diarahkan sebagai komisi yang memiliki fungsi truth-seeking, hal itu sah saja. Konsekuensi dari pilihan itu adalah memberi wewenang luas kepada KKR untuk melakukan penyelidikan tentang peristiwa pelanggaran HAM. Akan tetapi, harus diingat, fungsi semacam ini akan tumpang tindih dengan fungsi Komisi Nasional (Komnas) HAM dan tak dapat dielakkan akan muncul pandangan bahwa KKR hanya akan menambah daftar komisi yang dibentuk, tetapi tidak pernah menghasilkan kerja maksimal.

Di pihak lain, bila KKR diarahkan sebagai lembaga yang berfungsi mengatur rekonsiliasi dan kompensasi semata, maka akan muncul keberatan dari keluarga korban yang menghendaki adanya penyelesaian hukum terhadap pelanggaran HAM yang mereka alami. Selain itu, ketidakpuasan terhadap pengadilan ad hoc HAM yang sudah berlangsung sejauh ini akan menjadikan persoalan rekonsiliasi dan kompensasi sebagai “telur di ujung tanduk” karena tak seorang pun percaya bahwa hal itu membawa keadilan bagi mereka yang menjadi korban.

Penulis berpendapat, RUU KKR sebaiknya dijadikan dasar pijakan untuk pembentukan sebuah komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang memiliki fungsi truth-telling untuk mediasi peristiwa kekerasan dan konflik yang pernah terjadi. Secara bersamaan, perlu pula diperkuat fungsi truth-seeking Komnas HAM sehingga, apabila ditemukan testimoni yang memenuhi unsur pelanggaran HAM, maka KKR bisa menyerahkan kepada Komnas HAM untuk penyelidikan sebagaimana mestinya.

Dengan cara itu, ruang cakupan KKR tidak dapat dibatasi sekadar pada peristiwa pelanggaran HAM berat yang ditafsirkan dalam UU No 26/2000. Komisi ini melakukan “pengungkapan kebenaran” dengan cara mengumpulkan testimoni dan menelusuri peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM. Bersamaan dengan itu, dapat pula dibicarakan dan disepakati peristiwa historis seperti apa yang “kebenarannya” perlu ditelusuri lebih lanjut melalui pengumpulan testimoni. Implikasi pilihan ini, KKR harus diisi orang-orang profesional yang peka terhadap sejarah pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: