Posted by: Fadjar Thufail | July 26, 2006

Indonesian Truth and Reconciliation Commission (KKR) – 2

I wrote a series of op-ed essays on KOMPAS on the Indonesian Truth and Reconciliation Commission (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, KKR). This is the last of the series, written during the process of legislative deliberation at the Assembly. Like the other essays I post in this blog, the main argument of this essay stays as the newly enacted Law on the Indonesian TRC attests. Put it simply, the Indonesian TRC’s work will promote more “judicial truth” than “historical truth.” The irony of the Law is that when it seeks to “nationalize” efforts to deal with the legacy of human rights abuses, at the same time it adheres to the “western” norms as deployed in the juridical procedures of finding the “truth.”

Senin, 30 Agustus 2004

“Quo Vadis” Kebenaran?

Oleh Fadjar I Thufail

SEBUAH berita datang dari Senayan. Setelah ditunggu dengan penuh harap oleh para aktivis hak asasi manusia, Pansus RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akhirnya mengumumkan bahwa tim perumus telah merampungkan naskah RUU KKR, dan RUU itu akan segera dijadikan undang-undang (Kompas, 28/7/2004).

Indonesia akan segera memiliki sebuah Komisi Nasional yang bertugas untuk menyelesaikan warisan kekerasan dan pelanggaran HAM di masa lalu.

Sayangnya salah seorang anggota pansus bulan lalu pernah mengatakan, “Kalau semuanya diungkap, jauh dari rujuk karena akan ada pengadilan. Mari kita kubur masa lalu dan menuju masa depan” (Kompas, 20 Juli 2004). Kebenaran dikalahkan demi tercapainya rekonsiliasi. Pernyataan ini seolah-olah seirama dengan pandangan para calon presiden saat mereka ditanya apa yang akan dilakukan berkaitan dengan peristiwa kekerasan masa lalu yang sampai saat ini belum diteliti secara mendalam dan diselesaikan. Kesamaan yang barangkali tak disengaja, tetapi secara jelas memperlihatkan bentuk dan arah imajinasi politikkultural di kalangan elite politik kita.

Barangkali agak aneh dan ironis saat para elite politik dan berbagai pengamat melontarkan hujatan kepada pengaruh dunia Barat, dalam diskursus Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) mereka memakai pemikiran yang bersumber dari filsafat pencerahan Barat untuk memaknai sebuah konsep yang dinamakan “kebenaran”.

Dalam tradisi ini, kebenaran adalah sebuah epistemologi atau cara berpikir berdasarkan kesesuaian antara pernyataan dan sesuatu hal yang dinyatakan. Kebenaran (Truth, dengan T besar) adalah situasi ideal yang dicapai saat sebuah pernyataan memiliki referensi dengan dunia nyata yang dituturkan dalam pernyataan tersebut. Persoalannya, bagaimanakah kesesuaian logika itu dicapai dan apakah hubungannya dengan KKR?

NASKAH Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU) KKR-yang mudah-mudahan saat ini telah diubah-memberikan kesan bahwa komisi ini memiliki fungsi yang mirip dengan Pengadilan HAM. Komisi bertugas mengambil alih tugas pengadilan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tak mungkin, atau tak dapat, dibawa ke Pengadilan HAM Ad-Hoc. Dengan kata lain, “Kebenaran” dalam draf itu dimaknai sebagai kebenaran hukum, dan pengungkapan kebenaran diberi arti setara dengan proses peradilan meskipun dalam diskursus KKR “proses peradilan” ini tidak serta-merta memanfaatkan lembaga pengadilan. Dengan demikian, RUU KKR memberikan sebuah mandat yang besar kepada Komisi untuk mencari “kebenaran” tentang peristiwa kekerasan, artinya sebuah “kebenaran” yang tunggal dan mutlak untuk mencapai sebuah pemahaman tak terbantahkan tentang kesesuaian antara kesaksian yang disampaikan dan peristiwa yang terjadi.

Dalam logika Pencerahan-dan ini yang menjadi dasar logika hukum-“Kebenaran” (dengan K besar) semacam ini- lah yang mendasari segala proses interaksi sosial dan politik. Ini pula barangkali yang menjadi landasan berpikir yang dipakai oleh Pansus KKR saat mengatakan bahwa ada kekhawatiran bahwa “Kebenaran” yang diungkap justru akan menimbulkan “persoalan” baru.

Di pihak lain, agak mengherankan bila kerja KKR serupa yang ada di negara lain justru tidak pernah memaknai “kebenaran” seperti yang dimaknai oleh pansus dan para tokoh politik kita. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Amerika Latin, Afrika Selatan, dan Timor Leste tidak pernah dimaksudkan sebagai pengganti Pengadilan HAM. Makna “kebenaran” yang diungkap dan diajukan ke depan Komisi adalah kebenaran “naratif”, bukan kebenaran “yuridis”, apalagi kebenaran “positivistik”.

Tentang kebenaran naratif ini Paul Ricoeur pernah mengatakan bahwa sebuah pernyataan menjadi benar bukan karena adanya kesesuaian antara pernyataan itu dengan realitas dunia nyata, tetapi menjadi benar karena narasi itu menjadi wadah pengalaman orang yang menceritakan. Kerja KKR menjadi penting bukan karena ia melakukan investigasi pelanggaran HAM, tetapi karena ia memberi kesempatan agar kebenaran naratif itu bisa muncul ke ruang publik, setidak-tidaknya ruang publik terbatas di hadapan Komisi. Kebenaran dimaknai dalam konteks pengalaman seorang pelaku, korban, dan saksi pelanggaran HAM, dengan demikian jauh dari prinsip rasionalitas yuridis dan positivistik yang biasanya berlaku dalam proses peradilan.

Pemaknaan “kebenaran” yang dijadikan landasan filosofis Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi seharusnya ditafsirkan sejalan dengan makna “kesaksian” (testimony). Kisah kesaksian (testimonial account) pada mulanya dipakai sebagai sarana terapi mereka yang lolos dari kekejaman holocaust Nazi Jerman. Untuk menangani trauma para survivor itu, mereka diminta menceritakan kembali pengalaman saat mereka berada di dalam kamp konsentrasi. Kemudian dari beragam kesaksian itu muncullah berbagai tulisan pengalaman pribadi yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah kekejaman Nazi dan usaha pemulihan pengalaman traumatik mereka.

Salah satu yang terkenal dan menjadi pelopor literatur kesaksian (testimonial literature) ini adalah buku harian Primo Levi. Meskipun di Jerman tak pernah dibentuk secara resmi sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, penelusuran makna kebenaran selalu bertitik tolak dari kesaksian para survivor tersebut. Rekonsiliasi-dalam arti penghapusan dendam antara korban dan pelaku (antara kaum Yahudi dan mantan pendukung Nazi)-selalu didahului oleh kemauan korban menceritakan kembali pengalaman mereka.

DI Amerika Latin, Afrika Selatan, dan Timor Leste, kesaksian diberi makna sebagai kesediaan untuk mengakui kesalahan seseorang. Pengertian kebenaran diperoleh bukan dari pembuktian tentang sebuah peristiwa, tetapi dari pengakuan bahwa seseorang pernah terlibat dalam peristiwa itu, entah sebagai korban ataupun pelaku. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak bertugas mencari dan membuktikan siapa yang salah atau benar, tetapi bertugas menyediakan ruang publik bagi seseorang yang ingin maju ke depan dan mengakui apa yang pernah ia lakukan. Penilaian tentang kebenaran yuridis menjadi wilayah tanggung jawab pengadilan, bukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Keberatan Pansus KKR terhadap aspek “kebenaran” dalam RUU KKR sebenarnya dapat ditafsirkan dalam beberapa sudut pandang. Pertama, RUU itu sendiri tidak memaknai kebenaran dalam arti luas. Kebenaran semata-mata ditafsirkan sebagai kebenaran hukum yang bersifat positivistik karena didasari oleh asas pembuktian. Akibatnya, pemahaman “kebenaran” sebagai kebenaran naratif memang tak pernah dipakai sebagai landasan prinsip penyusun draf RUU KKR mau- pun dipakai sebagai acuan dalam sidang pembahasan RUU tersebut.

Kedua, kesaksian memang belum menjadi tradisi diskursus ruang publik di negara ini. Kemauan untuk maju dan menceritakan pengalaman seseorang hanya dibatasi pada pengalaman yang “baik-baik” saja dan mendukung citra diri orang tersebut. Seringkali politik biografi tak lebih dari sekadar propaganda dan pembelaan citra diri, bukan dalam artian narasi sebuah kisah kesaksian.

Mungkin sudah terlambat untuk meminta Pansus KKR menafsirkan kembali pengertian “kebenaran” yang mereka pegang. Tetapi, barangkali belum terlambat untuk mengajak siapa pun saja menuliskan dan menceritakan kembali pengalaman mereka ketika berhadapan dengan kekerasan. Rekonsiliasi akan lebih bermakna apabila kita memiliki kesempatan belajar bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan. Rekonsiliasi adalah pengalaman sejarah, demikian pula halnya dengan pengalaman menjadi pelaku dan korban. Ini- lah makna kebenaran sebagai sebuah bentuk kesaksian. Kesemuanya harus diceritakan dan, tentunya, didengar.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: