Posted by: Fadjar Thufail | August 1, 2006

The May 1998 Riots

On May 13-15, 1998, massive riots struck Jakarta, Solo, Medan, and other cities. The riots set the stage for a historic resignation of President Soeharto on May 21, 1998, after thirty-two years he ruled the country with iron hands. I wrote this op-ed essay to commemorate the riots, six years after it broke out and after several investigative efforts produce inconclusive findings. Even today, eight years later, our knowledge of the violence has not progressed and remained the same with what we knew when I wrote this essay.

Published on KOMPAS Daily News:

Rabu, 12 Mei 2004
 
 
 
Refleksi Sejarah Antropologis
Kerusuhan Mei 1998

Oleh Fadjar I Thufail

TAK ada perjalanan sejarah sebuah negara-bangsa yang tak lepas dari kekerasan. Kerusuhan Mei 1998 di Indonesia memberikan contoh betapa imajinasi tentang keutuhan dan masa depan sebuah negara sering kali dibangun di atas puing-puing bangunan dan ceceran darah. Sama sekali jauh dari bayangan ideal masyarakat imajiner yang pernah dirumuskan oleh Benedict Anderson dalam Imagined Communities (Verso, 1991).

Enam tahun telah berlalu sejak peristiwa mengerikan itu, dan belum banyak yang kita mengerti dan pelajari dari titik penting sejarah Republik itu. Seolah-olah memahami sejarah kegelapan sama halnya dengan menorehkan tinta hitam pada buku putih lembaran sejarah nasional kita, yang selama ini dituliskan dengan tinta emas peradaban, keagungan, dan kepahlawanan.

Enam tahun setelah Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) merumuskan hasil temuan mereka, kerusuhan Mei tetap diselimuti awan tebal. Perbincangan hangat tentang provokator, jumlah korban pemerkosaan, peranan aparat keamanan, dan “pertemuan tanggal 14 Mei di Kostrad” seolah-olah menjadi kata kunci yang dapat membuka tabir peristiwa kerusuhan. Membaca Laporan Eksekutif TGPF-sayang sampai saat ini laporan asli tak pernah diterbitkan dan bahkan tak tahu di mana keberadaannya-kita digiring untuk “menikmati” sebuah teater kekerasan dengan plot, aktor, dan panggung yang saling bersinergi membentuk sebuah episode Kekerasan (dengan “K” besar) dalam rangkaian narasi besar politik nasional dan kebangsaan.

Teks TGPF memanggil kita (dalam pengertian Althusserian, interpellation) sebagai warga negara-bangsa, dan teks itu membentuk sebuah jendela yang sangat rasional untuk memahami carutmarut politik dalam ruang publik nasional. Dalam teks TGPF, dan dalam diskursus lain yang dibangun atas dasar laporan ini, kerusuhan Mei 1998 dimaknai sebagai sebuah peristiwa nasional sebagai sebuah episode perjalanan negara-bangsa ini.

AGAK mengherankan memang bila penelitian tentang Peristiwa Mei 1998 masih terlupakan. Enam tahun telah berlalu, tetapi tulisan mendalam yang berusaha memahami kompleksitas dimensi kultural dan sosial tragedi itu barangkali berjumlah tak lebih dari lima buah. Itu pun sebagian besar berupa karya disertasi peneliti asing. Karya anak bangsa sering terjebak ke dalam pengulangan-pengulangan yang, sayangnya, jadi sangat membosankan. Pembuktian tentang “provokator”, “pemerkosaan”, dan kaitan dengan tragedi Trisakti ditemukan dalam ruang narasi publik nasional, berdampingan dengan pembelaan dari para mantan tokoh militer dan politik tentang keterlibatan mereka dalam kekerasan itu.

Tayangan media, sebuah ritual tetap setahun sekali dalam bulan Mei, juga menawarkan citra visual yang cenderung sama dan belum menawarkan sebuah perspektif kritis, seperti yang seharusnya ditampilkan dalam sebuah investigative journalism. Kekeringan pendekatan kritis untuk memahami kerusuhan Mei 1998, yang tampak dalam rangkaian pengulangan metafor dan trope dalam narasi teks dan tayangan media, dapat menjadi tragedi tersendiri dalam penulisan sejarah bangsa ini. Haruskah kita menunggu sampai 30 tahun, seperti saat kita menunggu pengungkapan sejarah pembantaian 1965-66, untuk memunculkan suara-suara mereka yang dibungkam oleh kekerasan politik dan kekerasan representasional (representational violence) ini?

Barangkali terlalu heroik apabila kita berusaha mengerti tentang apa yang terjadi pada beberapa hari di bulan Mei 1998 itu. Memang, kita memerlukan sebuah sikap dan ketegaran untuk mengakui bahwa peristiwa sebesar ini tentu memiliki dampak penting dalam pergolakan politik nasional. Di lain pihak, sikap dan ketegaran yang sama juga diperlukan untuk mengakui bahwa setiap peristiwa kekerasan, termasuk kerusuhan Mei, adalah pembongkaran ruang eksistensi individual.

Peristiwa kekerasan menjadi penting bukan karena ia menentukan lalu lintas politik nasional, tetapi karena peristiwa itu membongkar dan merekonstruksi cara manusia memaknai dunia di sekelilingnya. Pemahaman rasional dan logis barangkali dapat menghasilkan pola, peta, dan logika kerusuhan, tetapi ia tak dapat menawarkan secercah sinar untuk menerangi liku-liku kompleksitas nilai yang manusia pakai untuk memaknai peristiwa kekerasan yang mereka hadapi.

Barangkali sikap kita selama ini terhadap kerusuhan Mei 1998 adalah cenderung memperlakukannya sebagai sebuah peristiwa sejarah yang disikapi secara logis. Kita menganggap peristiwa ini penting karena ia menjadi jendela terhadap sesuatu yang saya namakan the logic of the state, cara berfungsi dan bekerjanya sebuah negara dan perangkatnya. Membaca Laporan Eksekutif TGPF yang ditulis enam tahun lalu itu, kita merasakan bekerjanya sebuah kekuatan raksasa, entah itu bernama “negara” atau “militer”, di balik bayangan hiruk-pikuk massa di jalanan dan di balik punggung para pemerkosa.

JENDELA tekstual ini membuka celah bagi specter negara, sebuah agen kekerasan yang bagi Jaqcues Derrida dan James Siegel menghantui setiap kekerasan, tetapi tanpa perlu menampilkan dirinya dalam bentuk kekerasan. Selama ini, percakapan tentang kerusuhan Mei 1998 adalah perbincangan yang mencoba memberi warna dan bentuk terhadap specter ini. Dalam Laporan TGPF, misalnya, bentuk sang hantu ini ditampakkan dalam logika rasional yang menerangkan bagaimana kerusuhan bisa tersebar secara cepat ke pelosok Kota Jakarta. Seolah-olah kita dapat menyaksikan bekerjanya tangan-tangan hantu negara dan aparatnya. Mungkinkah ini bisa dipakai sebagai penjelasan kultural mengapa polisi tiba-tiba “menghilang” pada saat kerusuhan itu meledak?

Narasi sejarah tak mungkin menjadi narasi logis semata. Ruang percakapan tentang kerusuhan Mei tak semestinya terbebani dengan keharusan untuk menjadi ingatan monumental tentang negara. Sebuah subversi naratif diperlukan untuk penceritaan tentang kekerasan di Indonesia. Sejauh ini, kita harus berterima kasih pada inisiatif yang telah dilakukan oleh beberapa organisasi saat mereka berusaha membuka ruang percakapan bagi penceritaan pengalaman mereka yang terkena dampak kerusuhan.

Beberapa penerbitan memoar dan acara temu korban mengingatkan bahwa kerusuhan adalah pengalaman yang sangat individual, dan suara-suara ini memiliki hak yang sama untuk masuk dalam narasi sejarah dan narasi antropologis kekerasan di Indonesia. Bagi mereka, pengalaman kekerasan bukan semata-mata pengalaman politik seperti yang selalu diyakini selama ini oleh para analis kekerasan, tetapi juga pengalaman trauma sosial. Penolakan terhadap narasi politik kekerasan bukan berarti mengecilkan arti peristiwa itu, tetapi sebaliknya membukakan peristiwa itu kepada sebuah dimensi yang sangat bermakna, dimensi kemanusiaan dan keseharian.

Secara politik, enam tahun memang bermakna dalam. Ia merepresentasikan keengganan berlarut-larut untuk memasukkan peristiwa ini dalam panggung sejarah peradaban negara. Ia merepresentasikan sesuatu yang seolah-olah tak pernah ada, as if nothing happens, demikian kata antropolog John Pemberton. Akan tetapi, enam tahun adalah waktu yang lebih dari cukup untuk melakukan refleksi, mempertimbangkan apa yang sudah kita lakukan dan apa yang masih harus dilakukan. Refleksi hanya mungkin apabila kebanggaan terhadap Sejarah (dengan “S” besar) dihadapkan secara kritis kepada kenyataan bahwa kekerasan, suka atau tidak, adalah sejarah (dengan “s” kecil) itu sendiri.

Kerusuhan Mei 1998 adalah sebuah realitas sejarah yang menuntut kita agar lebih memahami subyektivitas kekerasan; kekerasan yang bermula dan berujung pada sikap, termasuk di dalam sikap terhadap penulisan sejarah kekerasan itu sendiri.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: