Posted by: Fadjar Thufail | April 17, 2013

Hantu Kekerasan

Catatan:

Tulisan ini pernah dikirim ke Harian Kompas pada 2006 yang lalu, tapi saat itu ditolak dengan alasan “kurang aktual”. Ironis, ternyata kekerasan komunal tetap berlangsung sampai saat ini, dan bahkan cenderung semakin meningkat kualitasnya. Oleh karena itu, karena tema itu masih relevan, maka tulisan itu saya muat di blog ini dengan harapan bisa membuka kembali ruang diskusi tentang kekerasan

Hantu Kekerasan

Fadjar I. Thufail

Berita tentang kekerasan seolah-olah tak hendak beranjak pergi dari halaman-halaman media cetak dan media internet atau dari layar kaca televisi di Indonesia. Kompas (1/8) memuat berita tentang rumah seorang kontraktor di Pekanbaru yang dibakar sekelompok orang gara-gara persoalan konflik tender di sebuah lembaga pemerintah. Di halaman sebuah media internet diturunkan juga laporan pemukulan anggota PKS oleh gerombolan pemuda Forum Betawi Rempug. Pemicunya adalah seorang pemuda yang tersinggung karena ditegur oleh petugas PKS yang sedang mengatur lalulintas pada acara PKS Expo di Jakarta. Dua ilustrasi terakhir ini hanyalah sebagian kecil dari peristiwa kekerasan di ruang publik yang terus merebak, seolah-olah tak peduli pada perubahan politik yang telah berlangsung. Kekerasan semacam ini terus menghantui publik meskipun gerakan reformasi telah berhasil mengubah format proses politik nasional Indonesia.

Di pihak lain, media nasional menurunkan berita tentang keberhasilan tim negosiator Indonesia mengusahakan penyelesaian damai dengan GAM. Meskipun hasil nyata kesepakatan politik itu masih harus dibuktikan di lapangan, usaha negosiasi itu sendiri memperlihatkan bahwa negara berusaha memakai proses tanpa kekerasan untuk mencari jalan keluar konflik multidimensi yang menyengsarakan masyarakat Aceh selama puluhan tahun.

Masih di sisi lain, ratusan pakar antropologi dari berbagai negara baru-baru ini berkumpul di Depok dalam sebuah perhelatan akademik yang tak banyak diliput media (hanya Kompas yang menurunkan beberapa berita singkat tentang peristiwa besar ini). Dalam sebuah sikap kritis-diri yang jarang ditunjukkan oleh disiplin akademik lain, para pakar antropologi ini mempersoalkan ketidakmampuan antropologi dan antropolog Indonesia memberikan “pencerahan” tentang dinamika sosial, politik, kultural pada masa perubahan sosial yang cepat ini. Bahkan seorang suhu antropologi – professor di sebuah unversitas negeri terbesar – menegaskan bahwa kritik-diri ini hanya bisa dijawab dan diselesaikan apabila antropologi lebih memberi perhatian pada dimensi terapan (applied) ilmu ini.

Tiga peristiwa ini terjadi hampir bersamaan dan seolah-olah terjadi dalam ruang yang sama sekali tak bersinggungan satu sama lain. Satu peristiwa meledak di muka publik; satu tersembunyi dalam kamar perundingan nun jauh dari tanah air; dan satu lagi di antara hiruk pikuk ruang seminar di salah satu pojok kota metropolitan. Tetapi mereka bicara pada “sesuatu” yang sama. Mereka berdialog dengan sang hantu yang bernama “kekerasan”, sang hantu yang akan terus membayangi apa pun proses sosial-politik yang berhasil ditempuh oleh bangsa Indonesia. Dialog ini memerlukan bahasa, dan bahasa menentukan apakah percakapan dapat berlangsung dua arah. Ketiga proses perjumpaan dengan hantu kekerasan tersebut berbicara melalui bahasa yang sama dan sekaligus berbeda, dan tulisan ini mencoba memberikan gambaran bagaimanakah seharusnya kita bicara dengan sang hantu itu.

Percakapan di ketiga ruang yang berbeda itu sama-sama berusaha menampilkan wajah sang hantu kekerasan, dilakukan dengan bahasa yang rasional. Dalam ruang pertama, sang hantu diberi wajah kriminalitas. Dalam ruang kedua, ia diletakkan sebagai sebuah entitas yang berada di luar kerangka resolusi konflik. Dalam ruang ketiga, ia diberi wajah empiris yang bisa dikaji dan dijelaskan. Dalam percakapan di ketiga ruang ini, ada rasionalitas modernitas yang dipakai sebagai media dialog dengan hantu kekerasan. Dengan kata lain, sang hantu diajak bicara dalam ruang diskursus modernitas yang dibangun dari perangkat teori-teori modernitas sebagai signposts wilayah percakapan antara kita, aktor modernitas, dengan sang hantu. Salah satu signpost itu adalah pandangan klasik Weberian yang mengatakan bahwa negara memegang hak monopoli terhadap penggunaan kekerasan. Dengan logika Weberian yang sama, dapat dikatakan bahwa negara pula yang memegang hak untuk menghentikan kekerasan, seperti dalam kasus Aceh dan beberapa konflik etnis di Sulawesi.

Avery Gordon, seorang sosiolog yang mengamati fenomena hantu dalam diskursus sosial dan politik, memberi petunjuk bahwa momok kekerasan sering menampakkan dirinya justru dalam ruang-ruang yang tak langsung dikuasai negara secara kasat mata. Dalam ruang sosial ini lah, kekerasan muncul dan sekaligus dipisahkan dari sejarah, kemudian dijelaskan dalam hubungan kausalitas ekonomi dan politik. Menarik apabila diamati bahwa kekerasan yang banyak muncul setelah pemilu “demokratis” 2004 justru ada dalam ruang semacam ini. Premanisme yang marak adalah salah satu contoh kekerasan yang kemudian diberi tafsiran sebagai kriminalitas dengan segala penjelas sosial-ekonominya. Di pihak lain, negara justru mampu mencitrakan dirinya sebagai “agen perdamaian” dengan keberhasilannya membidani berbagai perjanjian damai antara berbagai kelompok yang berkonflik. Seolah-olah pandangan Weberian telah dijungkirbalikkan.

Kajian James Siegel, seorang antropolog, tentang diskursus politik di Indonesia membuka peluang untuk melihat gejala hantu dalam peristiwa kekerasan di Indonesia. Siegel mengatakan bahwa saat negara tak lagi mampu memonopoli kekerasan, ia menciptakan dan kemudian menghantui beberapa kategori sosial tertentu yang menjalankan fungsi kekerasan yang seolah-olah illegitimate, tak memiliki legitimasi. Siegel memberi contoh preman yang menjadi sebuah kategori kriminal dalam diskursus politik; diskursus ini menghilangkan hubungan antara negara yang mencari legitimasi melalui kekerasan yang dilakukan oleh preman. Dalam pengertian ini, hantu kekerasan menjadi cermin – ala Lacanian – bagi hantu negara. Oleh karena itu, dapat dipahami apabila kekerasan yang dilakukan oleh negara di masa lalu tak ditampakkan, bahkan semakin ditutupi, maka hantu kekerasan akan selalu menampakkan dirinya di berbagai ruang publik sebagai Lacanian double-nya negara.

Gordon menegaskan bahwa salah satu tugas ilmu sosial saat ini adalah mencoba mengidentifikasi sang hantu dengan berbagai wajah dan tempat penampakannya. Salah satu cara yang ia sarankan adalah dengan membuka pintu kemungkinan terhadap sesuatu yang “irasional”, sesuatu yang keberadaannya hanya bisa dipahami bila ilmuwan sosial mampu melewati batas-batas yang kasat mata. Semacam penggalian psikoanalisis ke dalam ruang kesadaran manusia. Pemaksaan rasionalitas sebagai “bahasa” untuk berdialog dengan hantu akan gagal untuk memahami gejala itu sendiri. Oleh karena itu, anjuran sang mahaguru antropologi untuk memberi perhatian pada dimensi terapan dengan rasionalitas modernisnya sebenarnya justru membungkam kemampuan antropologi – dan disiplin ilmu sosial lain — untuk membuka pintu kemungkinan dialog dengan hantu kekerasan.

Reformasi memang berhasil mengubah format institusi politik negara ini. Tetapi, reformasi masih belum berhasil mendorong penciptaan bahasa yang dapat dipakai untuk bercakap dengan masa lalu yang penuh kekerasan. Keengganan negara untuk berhadapan dengan cerminnya sendiri – diperlihatkan dengan berbagai penciptaan dan dukungan terhadap citra indah rejim dan aktor politik – justru memberi peluang tumbuhnya berbagai tipe kekerasan yang diilhami oleh fungsi spectral (meng-hantu) negara. Mengerucut dan menguatnya gerakan konservatif moral dan religius adalah contoh paling jelas betapa hantu kekerasan telah mengambil topeng wajah yang baru di masa paska Orde Baru ini.


Responses

  1. Yang lebih penting adalah proses banalisasi kekerasan, sebuah peristiwa kekerasan menjadi “benar” hanya setelah ia menjadi banal

  2. Di mana reproduksi narasi “acceptable violence” seperti dalam kasus dukun santet, penyerangan lapas?

    Dengan me gambol wajah baru konservatisme moral dan relijius, kekerasan di/terhadap ruang publik mendapatkan pembenarannya.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: